Untuk mewujudkan terimplementasinya tujuan strategis tersebut diperlukan landasan organisasi dan kelembagaan yang kuat, akuntabel dan transparan. Saat ini Komnas Perempuan didukung 15 orang Komisioner dan 50 orang Badan Pekerja di bawah kepemimpinan Sekjen. Komnas Perempuan bekerja melalui 5 Subkomisi, yaitu Subkomisi Reformasi Hukum, Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan bagi Korban, Subkomisi Pemantauan, Subkomisi Pendidikan dan Subkomisi Partisipasi Masyarakat yang didukung oleh berbagai Gugus Kerja, diantaranya Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional (GK PKHN). Kelima Subkomisi dan Gugus Kerja ini ditunjang oleh 5 bidang supporting system yaitu Bidang SDM, Bidang Umum, Bidang Keuangan & Akuntansi, Bidang PMEP dan Resource Center.
Untuk melengkapi SDM dalam struktur organisasi Komnas Perempuan, diperlukan kandidat untuk beberapa posisi dengan kriteria sebagai berikut :
Kriteria umum untuk semua posisi :
1. Memiliki perspektif HAM berkeadilan gender
2. Memiliki ketrampilan menulis dengan standar penulisan yang baku
3. Memiliki ketrampilan berbahasa Inggris
4. Memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan komputer, minimal Program MS Word, Microsoft Excel, dan Power Point
5. Bersedia bekerja fulltime
6. Dapat bekerja dalam tim
7. Mampu berkomunikasi dengan baik
8. Bersedia melakukan perjalanan dinas ke luar kota
9. Memiliki pengetahuan tentang Komnas Perempuan serta peran dan kerja-kerja yang dilakukan
A. KOORDINATOR DIVISI REFORMASI HUKUM & KEBIJAKAN (RHK)
Kriteria untuk Posisi tersebut adalah:
Memiliki persepsi hukum dan gender, diutamakan yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum (S1).
Memiliki pengalaman melakukan advokasi kebijakan, terkait HAM dan gender, baik di tingkat lokal (perda) maupun nasional (RUU/UU).
Memiliki kemampuan lobby yang baik.
Memiliki pengalaman dalam melakukan analisis hukum dan menyusun kertas kebijakan.
Memiliki pengalaman dalam melakukan legal drafting dengan menggunakan perspektif HAM dan gender.
Memiliki pengalaman mengelola program sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
Mampu memimpin tim serta menjalin kerjasama dengan orang dari berbagai level posisi dan latar belakang, termasuk bekerjasama dengan Pimpinan lembaga
B. KOORDINATOR GK PKHN
Kriteria untuk Posisi tersebut adalah :
Memiliki pengalaman melakukan advokasi isu, terutama dalam hal penyiapan judicial review dan penyusunan kertas kebijakan, terkait isu HAM dan gender.
Memiliki persepsi hukum berkeadilan gender, diutamakan yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang hukum.
Memiliki kemampuan lobby yang baik.
Mengenali system pengawasan otonomi daerah.
Memiliki pengalaman mengelola program sekurang-kurangnya 5 tahun.
Mampu memimpin tim serta menjalin kerjasama dengan orang dari berbagai level posisi dan latar belakang, termasuk bekerjasama dengan Pimpinan lembaga.
B. STAF PELAKSANA PROGRAM untuk Isu Kebebasan Beragama
Kriteria untuk Posisi tersebut adalah :
Memiliki pengalaman advokasi isu kebebasan beragama.
Memiliki ketrampilan riset dan menulis, serta pengalaman dalam melakukan riset terkait isu HAM dan gender.
Memiliki pengalaman mengelola program, minimal 2 (dua) tahun.
C. KOORDINATOR DIVISI PENDIDIKAN
Kriteria untuk Posisi tersebut adalah :
Memiliki pengalaman melakukan pendidikan, terkait isu HAM dan gender, dan diutamakan berlatar belakang pendidikan minimal S1.
Memiliki pengalaman penyusunan modul pendidikan dan melakukan advokasi terhadap materi modul tersebut ke lembaga-lembaga terkait.
Memiliki pengalaman mengelola program sekurang-kurangnya 5 tahun.
Mampu memimpin tim serta menjalin kerjasama dengan orang dari berbagai level posisi dan latar belakang, termasuk bekerjasama dengan Pimpinan lembaga.
Para Pelamar diharapkan mengirimkan :
Surat lamaran
CV lengkap
Contoh tulisan
Dokumen pendukung, termasuk foto diri
Lamaran dialamatkan ke:
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari 4B Jakarta 10310
Atau melalui email: rekrutmen @ komnasperempuan.or.id
Lamaran kami harapkan telah kami terima pada tanggal 26 Maret 2012.
Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dipanggil untuk proses selanjutnya.
JAKARTA, 13 Maret 2012